Belajar dari Kejayaan Maritim Nusantara

Hari Kedua International Short Course 2026 Bahas Mandala System dan Relevansinya bagi ASEAN Hari Ini

Berita/Pendidikan

Bogor, 04 Agustus 2026 – Batas negara adalah penemuan modern; kekuasaan di Asia Tenggara dahulu berbicara tentang manusia, bukan tentang peta. Gagasan inilah yang mewarnai hari kedua International Short Course 2026 bertema Indonesian Economic and Management History: Lessons for the Future, yang diselenggarakan oleh Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University bekerja sama dengan Leibniz University of Hannover (Jerman), University of Passau (Jerman), dan Universitas Padjadjaran.

Setelah hari pertama membahas keterkaitan antara sejarah dan ilmu ekonomi, sesi kedua yang kembali dipandu Prof. Hermann Waibel dari Leibniz University Hannover mengajak peserta untuk menelusuri lintasan sejarah (historical trajectories) di Asia Tenggara daratan dan kepulauan. Diskusi dibuka dengan pembahasan tugas baca sebelumnya, yaitu artikel Nunn (2009) tentang pentingnya sejarah bagi pembangunan ekonomi, termasuk pertanyaan kritis mengenai sejauh mana studi sejarah-ekonomi mampu membuktikan hubungan sebab-akibat.

Prof. Waibel menjelaskan bahwa lintasan sejarah merupakan jalur perkembangan jangka panjang yang ditempuh sebuah masyarakat, kawasan, atau bangsa, dan dibentuk oleh dua kekuatan besar, yaitu geografi dan institusi.

“Lintasan sejarah adalah momentum jangka panjang sebuah kawasan. Jika ingin memahami mengapa sebuah negara tampak dan bertindak seperti hari ini, kita harus melihat jalan yang telah ditempuhnya selama berabad-abad,” ujar Prof. Hermann Waibel.

Perbedaan lintasan sejarah inilah yang menurutnya menjelaskan mengapa Asia Tenggara daratan dan kepulauan berkembang dengan karakter yang berbeda. Kawasan daratan tumbuh melalui kerajaan agraris berbasis lahan di sepanjang sungai besar seperti Mekong, Chao Phraya, dan Irrawaddy, sementara kawasan kepulauan berkembang sebagai jaringan kerajaan dagang maritim yang terdesentralisasi.

“Asia Tenggara daratan membangun kerajaan agraris berbasis lahan, sedangkan Asia Tenggara kepulauan tumbuh sebagai jaringan kerajaan dagang maritim yang terdesentralisasi,” jelas Prof. Hermann Waibel.

Sesi berlanjut dengan pembahasan konsep Nusantaria yang diperkenalkan Philip Bowring dalam bukunya “Empire of the Winds” (2019). Istilah tersebut merupakan perluasan dari kata Nusantara pada masa Majapahit, yang mencakup seluruh dunia maritim Austronesia mulai dari Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Filipina, pesisir Vietnam, Taiwan, hingga Madagaskar. Menurut Prof. Waibel, kawasan ini pernah menjadi simpul perdagangan dunia selama lebih dari seribu tahun.

“Selama lebih dari seribu tahun, kepulauan ini menjadi koridor yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika,” ujar Prof. Hermann Waibel.

Diskusi semakin hidup ketika peserta membahas sistem Mandala, sistem pemerintahan yang mendominasi lanskap geopolitik Asia Tenggara sejak abad ke-5 hingga abad ke-19. Berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “wadah dari inti” atau “lingkaran”, sistem ini menempatkan raja sebagai pusat daya tarik kekuasaan, dengan lingkaran pengaruh yang meluas tanpa batas wilayah yang tegas.

“Sistem Mandala adalah pemerintahan yang berbasis pengaruh, bukan batas wilayah. Kekuasaan bersifat personal dan cair — raja menguasai manusia, bukan tanah,” jelas Prof. Hermann Waibel.

Prof. Waibel kemudian memaparkan bagaimana logika mandala bekerja dalam praktik melalui sejumlah imperium besar, mulai dari Sriwijaya (650–1377 M) yang berfungsi sebagai “gerbang tol maritim” di Selat Malaka, Majapahit (1293–1527 M) dengan ekonomi ganda berbasis pertanian sawah dan perdagangan rempah, hingga Kesultanan Melaka (1400–1511 M) yang menguasai titik tersempit Selat Malaka. Ia mengutip catatan penjelajah Portugis Tomé Pires untuk menggambarkan posisi strategis kota pelabuhan tersebut.

“Siapa pun yang menguasai Malaka, ia menggenggam leher Venesia,” kutip Prof. Hermann Waibel.

Sebagai pembanding, peserta juga diajak menelusuri kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara daratan seperti Funan, Champa, Kekaisaran Khmer, Kerajaan Pagan, Dai Viet, hingga Ayutthaya yang pada abad ke-17 disebut lebih besar daripada Paris dan London. Prof. Waibel menekankan bahwa perbedaan antara sistem mandala dan negara modern terletak pada enam hal mendasar: lingkup pengaruh versus batas wilayah, kendali atas manusia versus kendali atas tanah, loyalitas berlapis versus kedaulatan absolut, aliansi personal versus institusi hukum, jaringan terdesentralisasi versus monopoli terpusat, serta kekuasaan yang cair versus kekuasaan yang permanen.

Bagian penutup sesi membawa diskusi ke masa kini melalui pertanyaan provokatif: apakah ASEAN merupakan bentuk baru dari mandala? Prof. Waibel menjelaskan bahwa sejumlah ilmuwan politik melihat kemiripan antara pola kerja ASEAN dan logika mandala, khususnya dalam hal konsensus informal, prinsip non-intervensi, serta kuatnya peran hubungan personal antarpemimpin.

“ASEAN bekerja melalui konsensus informal, prinsip non-intervensi, dan hubungan personal antarpemimpin, bukan melalui paksaan hukum yang ketat. Dalam pengertian itu, sebagian akademisi memandangnya sebagai mandala modern,” ujar Prof. Hermann Waibel.

Peserta kemudian berdiskusi mengenai perbandingan ASEAN dan Uni Eropa, serta bagaimana negara-negara Asia Tenggara menempatkan diri secara pragmatis di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China. Sesi ditutup dengan tiga pertanyaan diskusi dan penugasan membaca dua artikel, yaitu tulisan Pandu Utama Manggala (2013) tentang budaya mandala dalam masyarakat internasional Asia Tenggara pra-kolonial dan artikel H. J. Chew Meng (2013) mengenai mandalic regionalism dalam misi ASEAN.

Hari kedua International Short Course 2026 menegaskan bahwa memahami masa lalu bukan sekadar mengenang kejayaan, melainkan membaca pola yang masih bekerja hingga hari ini. Warisan sistem mandala, kejayaan maritim Nusantara, dan pengalaman kolonial terbukti masih membentuk cara kawasan ini berpolitik, berdagang, dan bekerja sama.

Masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu — ia hanya berganti bentuk. (AR, 2026)